Kamis, 29 April 2010

Fren Alami Kerugian Rp 200 miliar

Jakarta - PT Mobile-8 Telecom Tbk (FREN) masih mencatat rugi bersih sebesar Rp 200 miliar pada triwulan I-2010. Demi mencegah penambahan beban, perseroan berharap seluruh utang mereka yang masih tercatat sebesar Rp 531,153 miliar dikonversikan menjadi saham.

Menurut CEO PT Mobile-8 Tbk, Merza Fachys, perseroan mengharapkan seluruh utang usaha mereka yang saat ini berjumlah Rp 531,153 miliar dapat dikonversi menjadi saham, sehingga dapat mengurangi beban perseroan dalam neraca keuangannya.

"Langkah yang paling baik menurut kami adalah seluruh utang yang ada bisa dikonversi menjadi saham 100%," ungkapnya seusai RUPS FREN di MNC Tower, Kebun Sirih, Jakarta, Kamis (29/4/2010).

Hari ini perseroan telah mendapat persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan rightz issue sebanyak 4.147.836.803 lembar saham, untuk melunasi utang kepada sembilan kreditur FREN dengan nilai Rp 209.060.974.564. Harganya masih sama Rp 50,40 per lembar saham.

Dari 9 kreditur ini, perseroan masih memiliki utang senilai Rp 58,71 miliar. Di luar itu, manajemen FREN terus melakukan komunikasi dengan 4 kreditur lain untuk mengkonversikan utang ke saham. Total utang dari keempat kreditur tersebut sebesar Rp 472,443 miliar. Hingga secara keseluruhan perseroan masih memiliki beban sebesar Rp 531,153 miliar.

"Kalau sisa dari sembilan itu, tidak mungkin dibayar tunai. Kita tidak punya dana yang cukup. Makanya kita tawarkan terus ke mereka. Termasuk kreditur yang lain. Mereka ini partner kita kok, vendor, tower provider," jelasnya.

Empat kreditur yang sedang dijajaki perseroan di antaranya adalah PT Huawei Tech Invesment dengan nilai Rp 114,507 miliar, PT NEC Indonesia senilai Rp 6,703 miliar, bunga Guaranted Senior Notes Rp 162,360 miliar, dan terakhir adalah bunga hak penggunaan konversi jasa telekomunikasi dan USO sebesar Rp 188,873 miliar.

Pelaksanaan rights issue ditargetkan tuntas pada Juni 2010. "Kalau mulai diurus Senin depan, berarti awal Juni bisa terbit," paparnya.

FREN juga telah menyiapkan dana sekitar US$ 11 juta untuk belanja modal (capex) mereka di tahun 2010. Karena laba bersih yang tercatat masih defisit, menyebabkan perseroan tidak mengambil capex dari kas internal. Perseroan akan mencari pendanaan lain dalam bentuk surat utang komersial (rising fund).

"Sumber capex bisa dari raihan revenue kita, juga penerbitan surat utang komersial lagi. Hingga kini perseroan telah menerbitkan sebanyak Rp 200 miliar. Nanti akan diterbitkan sesuai kebutuhan saja, dengan dibantu oleh Sinar Mas Sekuritas sebagai arrenger," jelas Direktur FREN Anthony C. Kartawiria.

sumber: detik.com

Ulasan : Dalam suatu bisnis pasti akan mengalami keuntungan dan mengalami kerugian terrgantung dari pihak manajemen perusahaan masing-masing.. mungkin manajemen pada saat itu kurang melakukan strategik yang baik untuk usahanya,,,sehingga mengalami kerugian yang sangat besar,,untuk menghadapi itu manajemen yang baik harus bertindak dengan cepat menangani maslah tersbut,, strategi-strategi apa yang baik untuk mengatasi masalah itu,,jangan sampai kerugian semakin besar,, dan jangan sampai usahanya gulung tikar....

Jumat, 16 April 2010

Laporan Segmen

>> FASB (Financial Accounting Standards Board) atau dikenal dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. FASB 131 adalah standar yang terfokus pada informasi keuangan yang di gunakan oleh pengambil keputusan keuangan untuk megevaluasi segmen operasi suatu entitas. FASB 131 pengganti FASB 14, karena FASB 14 belum memadai. Walaupun beberapa apek dari kriteria pengungkapan dari FASB 14 tetap ada, FASB 131 menggunakan pendekatan manajemen untuk definisi segmen.

Oleh karena itu, FASB 131 mengharuskan bahwa informasi keuangan mengenai segmen harus disajikan sesuai dengan struktur organisasi internal dari entitas sebagaimana digunakan oleh direktur keuangan perusahaan untk mengambil keputusan operasi dan menilai kinerja perusahaan.


>> FASB 131 mendefinisikan segmen operasi sebagai komponen perusahaan :
1. Yang melakukan aktivitas usaha dari mana ia memperoleh pendapatan dan mengeluarkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait ke transaksi komponen lain dari perusahaan yang sama).
2. Yang hasil operasinya ditelaah secara berkala oleh pengambil keputusan keuangan utama perusahaan untuk membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang akan dialokasikan ke segmen dan menilai kinerjanya.
3. Yang laporan keuangan terpisahnya tersedia.


>> Dalam FASB 131, FASB menyatakan bahwa alokasi dari pendapatan dan beban akan dimasukkan untuk segmen yang dilaporkan hanya jika pendapatan dan beban tersebut dimasukkan ke dalam laba atau rugi segmen yang di gunakan oleh pengambilan keputusan keuangan utama perusahaan.


DEFINISI SEGMEN DILAPORAKAN:
Proses penentuan segmen operasi dilaporkan secara terpisah yaitu, segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat, adalah berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan.

Walaupun perusahaan diharuskan untuk melaporkan aktiva dari segmen yang dilaporkan terpisah, FASB 131 juga memperbolehkan perusahaan untuk melaporkan kewajiban segmen jika perusahaan meyakini bahwa pengungkapan yang lebih penuh akan lebih bermakana. Aktiva yang dilaporkan adalah aktiva yang digunakan oleh pengambilan keputusan aktiva tak berwujud lainnya.


>> FASB 131 menyatakan bahwa pengungkapan segmen juga harus dibuat dalam laporan keuangan interim seperti laporan keuangan kuartalan. Laporan keuangan interim harus mengungkapkan hal-hal berikut tentang tiap segmen yang dilaporkan:
1. Pendapatan dari pelanggan eksternal
2. Pendapatan antar segmen
3. Pengukuran laba atau rugi segmen
4. Total aktiva untuk mana terdapat perubahan material dari laporan tahunan
terakhir.
5. Setiap perbedaan dari laporan tahunan terakhir dalam definisi segmen operasi.
6. Rekonsiliasi total laba atau rugi segmen dengan total konsolidasi entitas.

Selasa, 13 April 2010

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

> Objek Pajak

- Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan serta laut wilayah Republik Indonesia.

- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahkan.

> Dikecualikan dari Objek Pajak

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan.

2. Digunakan untuk pemakaman, peninggalan, atau yang sejenis dengan itu.

3. Hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

> Cara Mendaftarkan Objek PBB:

Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP Pratama, KP PBB, KP2KP atau KP4 setempat.

> Subjek Pajak :

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menggunakan dan memperoleh manfaat atas bangunan.

> Menghitung Pajak Bumi & Bangunan

PBB = Tarif Pajak x NJKP

= 0,5% x [ AV x (NJOP-NJOPTKP) ]

Audit Manufakturing

>> Setiap perusahaan industri, memerlukan Audit manufakturing untuk dapat meyakinkan apakah fungsi manufakturing perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan upaya yang dapat memadai untuk mencapai tujuan perusahaan dan memberikan sarana untuk meningkatkan keberhasilan.

>> Peran fungsi Audit Manufakturing dalam perusahaan :
Untuk meningkatkan kegunaan dari masukan yang berupa tenaga dan keterampilan bahan
dan peralatan, dana serta informasi menjadi barang atau jasa yang siap dipasarkan
oleh perusahaan tesebut kepada konsumen.

>> Sistem transformasi informasi selalu berinteraksi dengan lingkungan, ada 2 macam lingkungan yang perlu diperhatikan :
1. Fungsi bisnis lain atau tingkat manajemen yang lebih tinggi di dalam
perusahaan tetapi diluar fungsi operasi mungkin mengubah kebijakan, sumber
daya, perkiraan, asumsi atau kendala.

2. Lingkungan di luar perusahaan mungkin mengalami perubahan dilihat dari segi
hukum, politik, sosial atau ekonomu, sehingga mengakibatkan perubahan pada
masukan, keluaran ataupun sistem informasi operasi.

>> Ruang lingkup Audit Manufakturing :
1. Sistem Transformasi : meliputi masukan, proses dan keluaran.
2. Fungsi Manajemen : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian.
3. Standar kriteria yang digunakan : Jumlah mutu atau spesifikasi, waktu dan
biaya serta data yang tersdia.

Sabtu, 10 April 2010

Banyak Pabrik Pupuk Habis Kontrak Gas

sumber : Media Indonesia.com

JAKARTA--MI: Produsen pupuk mendesak pemerintah segera mengatur strategi jangka panjang dan pendek guna menyelesaikan persoalan ketersediaan pasokan gas. Pasalnya, tanpa adanya pasokan, dipastikan banyak pabrik pupuk berhenti berproduksi pada 2012 lantaran belum mendapat kontrak-kontrak baru pasokan gas.

Ketua Umum Asosiasi Niaga Pupuk Indonesia Johan Unggul mengatakan, kelangkaan gas yang dialami pabrik pupuk di Indonesia sebenarnya sudah bermula sejak 2002. Namun berselang delapan tahun, di 2010 ketersediaan gas justru makin kacau.

"Ini kontradiktif dengan sasaran pembangunan yang ingin meningkatkan produksi seluruh komoditas tanaman pangannya," ujarnya di sela diskusi di Media Grup, Jakarta, Jumat (9/4).

Untuk meningkatkan produksi, diperlukan pasokan pupuk urea yang stabil. Itu lantaran konversi dari pupuk kimia ke organik sepenuhnya pun memerlukan waktu yang relatif lama.

Menurut dia, sebenarnya hal itu tidak akan terjadi jika pemerintah mengoptimalkan kinerja Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Badan Pelaksana Hilir Migas untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dengan alokasinya. (*/OL-7)

ulasan :
Jika pemerintah tidak melakukan respon atas keadaan tersebut, banyak produsen pabrik yang menutup usahanya akibat kekurangan pasokan gas, sehingga pengangguran semakin banyak dan pertumbuhan semakin turun. oleh karena itu pemerintah harus segera membuat kontrak gas untuk produsen pupuk di seluruh lokasi yang memerlukan pasokan gas tersebut.

Dengan tindakan yang cepat usaha yang dilakukan produsen pupuk akan semakin baik dan meningkat. sehingga pertumbuhan ekonomi di indonesia semakin meningkat. dan tindakan yang dilakukan cuma hanya sampai situ bsaja, tapi pemerintah juga harus selalu melihat apakah pasokan yang dibutuhkan apa sudah cukup atau masih kurang.

Produksi Rokok Turun 2 persen

JAKARTA--MI: Produksi rokok pada tahun ini diproyeksikan turun dua persen dari 245 miliar batang (produksi 2009) meskipun target cukai rokok naik menjadi Rp58,3 triliun dari pencapaian tahun lalu sebesar Rp56,7 triliun.

"Produksi rokok 2010 diperkirakan 240 miliar batang," kata Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK) pada Kementerian Perindustrian, Benny Wahyudi, ketika berdiskusi dengan forum wartawan industri mengenai konsistensi kebijakan industri hasil tembakau, di Jakarta, Jumat (9/4).

Ia mengatakan bahwa penurunan tersebut merupakan persiapan menjelang pembatasan produksi rokok dalam jangka panjang sebesar 260 miliar batang pada tahun 2015 sampai 2025.

Benny menjelaskan dalam peta panduan ("roadmap") pengembangan industri hasil tembakau (IHT) Kementerian Perindustrian, industri rokok merupakan salah satu industri prioritas dan memiliki peranan penting dalam menggerakkan ekonomi nasional, terutama di daerah penghasil tembakau, cengkih, dan sentra produksi rokok.

Industri tersebut, kata dia, juga mampu menumbuhkan industri dan jasa terkait lainnya yang menyerap tenaga kerja sebesar 6,1 juta, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, industri hasil tembakau juga menghasilkan devisa yang dalam tiga tahun naik rata-rata 18,7% dari US$433,7 juta pada tahun 2007 menjadi US$595,5 juta pada tahun 2009.

Kendati demikian, diakui Benny, dalam jangka panjang--seiring dengan kenyataan masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pada aspek kesehatan mulai 2015--industri rokok harus mulai melakukan persiapan mengantispasi kondisi tersebut.

"Kalau melihat ke depan, masyarakat semakin sadar terhadap kesehatan mereka, ini adalah kenyataan. Saya ingin mengajak semua pihak terkait dalam industri hasil tembakau untuk melakukan persiapan, dibandingkan diam saja seperti kodok masuk ke dalam air rebusan, yang lama-kelamaan matang dan mati," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta dana bagi hasil cukai tembakau sebesar dua persen dari penerimaan cukai dimanfaatkan secara optimal untuk mempersiapkan petani tembakau dan pekerja industri rokok agar tidak menganggur.

"Mari kita gunakan dana itu untuk menghadapi kondisi terburuk. Saya sedang rumuskan dalam rangka sekoci-sekocinya. Karena itu, kita benahi dulu penciptaan lapangan kerjanya, dan pemberantasan rokok ilegal," ujar Benny.

Sementara itu, Direktur Cukai Ditjen Bea Cukai pada Kementerian Keuangan, Bachtiar, menginformasikan mulai 2010 sampai 2015 kebijakan pemerintah dalam hal industri hasil tembakau memprioritaskan aspek penerimaan negara, kesehatan, dan tenaga kerja.

"Jadi, tugas saya untuk memastikan tercapainya target penerimaan cukai karena pajak, termasuk di dalamnya cukai, merupakan sumber penerimaan negara utama. Sekitar 60 persen penerimaan negara dari pajak," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa target penerimaan cukai pada tahun 2010 mengalami perubahan dari Rp57,289 triliun menjadi Rp58,289 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Lebih jauh ia menjelaskan pada tahun 2007 sampai 2010 kebijakan pemerintah tentang industri hasil tembakau memprioritaskan aspek tenaga kerja, penerimaan negara, dan kesehatan. Prioritas itu berubah pada tahun 2010-2015 menjadi aspek penerimaan negara, kesehatan, dan tenaga kerja.

"Pada jangka panjang 2015-2020 prioritasnya menjadi aspek kesehatan, tenaga kerja, dan penerimaan negara," katanya menegaskan. (Ant/OL-7)

Ulasan :
Dengan keadaan seperti ini banyak pihak-pihak yang merasakan kerugian dan ada pihak yang merasakan keuntungan. Keadaan yang menyebabkan produksi rokok turun 2 persen yaitu karena masyarakat sudah mempedulikan kesehatannya, itu penyebab kenyataanya. Namun, dari pihak produksi mengatakan bahwa penyebabnya untuk melakukan pembatasan produksi rokok.

Pihak yang merasakan kerugian adalah yang pertama adalah pihak yang memproduksi rokok tersebut, karena dia mengalami kerugian yang sangat besar akibat masyrakat sudak berkurang merokok, pendapatan semakin berkurang. kemudian para karyawannya, satu persatu karyawan akan dipecat, karena sepinya konsumen untuk merokok lagi, sehinnga perusahaan mengurangi atau memevat karyawannya karena sudah tidak seperti dulu lagi memproduksi rokoknya.

Pihak yang merasakan keuntungan adalah konsumen yang tadinya merokok, sekarang tidak merokok lagi karena ia sudah sadar akan kesehatan tubuhnya. Dan pengeluaran mereka untuk membeli rokok bisa ditabung.

Solusi yang tepat untuk mengatasi tersebut adalah sebaiknya perusahaan yang memproduksi rokok menggaanti jenis usahanya, agar tidak mengalami kerugian terus-menerus dengan bantuan pemerintah. Sehingga masyarakat kita sudah berkurang penyakit kanker dari merokok tersebut dan polusi juga ikut berkurang dari berkurangnya asap rokok tesrbut.

AUDIT PEMASARAN

>> Pengertian Audit Pemasaran :
Audit pemasaran adalah audit yang merupakan suatu cara untuk membantu manajemen
memilih suatu posisi dalam lingkungan tersebut berdasarkan faktor-faktor yang diketahui.

>> Tiga unsur pokok dan manfaat potensial dari Audit Pemasaran :
1. Analisis mengenai lingkungan eksternal & situasi Internal.
2. Penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas-aktivitas sekarang.
3. Identifikasi peluang dan ancaman masa yang akan datang.

>> Kinerja suatu organisasi pasar dipengaruhi secara signifikan dan secara langsung oleh persepsi strategis mengenai 3 faktor yaitu :
a. Posisi pasar organisasi sekarang.
b. Sifat dari peluang dan ancaman lingkungan.
c. kemampuan organisasi menagggulangi perkembangan lingkungan.

>> Karakteristik dari Audit Pemasaran yang efektif :
1. Komprehensif atau menyeluruh
2. Sistematis.
3. Independen.
4. Berkala.

>> Prosedur Audit :
Proses audit dimulai dengan persetujuan yang dicapai antara direktur pemasaran organisasi dan auditor pemasaran, seseorang yang berada dalam atau luar organisasi. berkenaan dengan tujuan khusus, luas dan dalamnya cakupan, sumber data, format laporan dan periode waktu audit.

Kamis, 01 April 2010

Kualitas Laporan Keuangan Daerah Buruk

Penulis : Ferdinand

SOLO--MI: Kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah masih sangat buruk.
Dari 520 laporan yang diperiksa, hanya 3% yang mendapatkan perdikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal tersebut dikemukakan Anggota III BPK Hasan Bisri seusai memberikan ceramah pada acara BPK Goes to Campus di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/3). "Ini menunjukkan bahwa opini atas laporan keuangan daerah masih buruk," katanya.

Penyebabnya, kata Hasan, beragam. Mulai dari belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pembuatan laporan yang memadai, belum memiliki alat, sistem keuangan yang belum tertib, hingga administrasi yang belum baik.

Karena pengelolaan keuangan daerah itu bersifat otonom, ujarnya, semestinya setiap DPRD
bisa lebih memainkan peranan. Kalau memang laporan keuangan yang disampaikan itu buruk, DPRD harus memintanya untuk diperbaiki.

"DPRD bisa menyatakan disclaimer dan meminta perbaikan dengan batas waktu tertentu. Itu kewenangan mereka," jelas Hasan.

Terkait laporan keuangan dari lembaga dan departemen di tingkat pusat, ia mengatakan sejauh ini sudah baik. Dari 80 lembaga, 50% di antaranya sudah berpredikat wajar tanpa pengecualian.
(FR/OL-01)

Ulasan....
pemerintah sebelum melakukan tindakan sebaiknya lihat langsung ke lapangan. Dalam masalah ini, laporan keuangan yang ditetapkan di daerah. laporan keuangan bukan memberikan manfaat yang baik atau kemudahan tapi memberikan kesulitan dan keburukan dalam penyajiannya.hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

faktor yang pertama dari pemerintah, sebelumnya pemerintah tidak mengarahkan pegawai atau karyawan cara menngunakan atau membuat suatu laporan keuangan itu seperti apa. Kemudian faktor selajutnya SDM yanga ada di daerah masih kurang, dibandingkan dengan di kota. dan teknologi yang digunakan juga berbeda dan masih kurang canggih.. semua itu yang menyebabkan laporan keuangan daerah buruk.

sebaiknya pemerintah sebelumnya harus mengadakan pelatihan khusus kepada pegawai atau karyawan yang menangani masalah keuangan atau yang membuat laporan keuangan. Atau juga pemerintah menyekolahkan lagi pegawai tersebut, agar SDMnya semakin baik dalam membuat laporan keuangan. mungkin jika itu semua dijalankan laporan keuangan tidak akan buruk lagi.

Indonesia, Tujuan Investasi Menguntungkan

Sumber: Republika.co.id

SINGAPURA--Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan, menyatakan saat ini Indonesia merupakan negara yang tepat untuk dijadikan tujuan berinvestasi. ''Indonesia memiliki makro ekonomi yang stabil, stabilitas politik yang baik serta stabilitas moneter yang kuat dalam beberapa tahun terakhir ini,'' katanya saat memberikan sambutan sebagai keynote speaker dalam seminar dengan tema ''Indonesia New Investment Climate and Business Opportunities Forum 2010'' di Singapura, Rabu (31/3).

Apalagi, kata Gita, para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia kini tidak perlu lagi merasa resah, khususnya terkait proses perizinan. Saat ini pemerintah Indonesia memberi kemudahan bagi investor luar maupun dalam negeri dengan menerapkan proses perizinan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). ''Untuk berinvestasi di Indonesia kini tidak perlu lagi menunggu izin keluar hingga berbulan-bulan. Kita terapkan sistem pelayanan satu pintu yang bisa memperpendek proses,'' jelasnya.

Di hadapan sekitar 300-an peserta yang merupakan pebisnis asal Singapura, Gita meyakinkan para investor bahwa Indonesia saat ini merupakan negara yang tepat untuk tujuan berinvestasi. ''Dalam lima bulan terakhir ini kita mencoba menghapus segala permasalahan yang bisa menghambat proses investasi dan mencoba memperbaikinya,'' katanya.

Salah satunya adalah tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Penyusunan DNI itu sudah berada di meja Presiden. ''Dalam beberapa hari DNI ini mungkin sudah ditandatangani Presiden,'' ungkapnya Gita.

Ulasan :
Sekarang ini banyak sekali investor melakukan suatu investasi. hal ini dilihat dari meningkatnya investor melakukan investasi dan banyaknya transaksi perusahaan yang go-public ke bursa efek jakarta. Indonesia sekarang ini yang merupakan negara yang tepat untuk dijadikan sasaran investasi. karena investasinya sangat menguntungkan.

Banyaknya investor yang sudah tidak takut dan resah lagi menanamkan investasinya atau modalnya di Indonesia. Dan indonesia juga memudahkan investor untuk melakukan investasi dengan mengeluarkan aturan-aturan yang tidak sulit. sehingga banyak investor dari luar negeri. misalnya investor dari singapura

Sebaiknya hal itu tetap dipertahankan oleh negara indonesia, agar ekonomi kita tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan juga yang paling banyak melakukan investasi atau menanamkan modalnya sebaiknya investor dari dalam negeri, agar tidak banyak lagi pengangguran yang ada di indonesia ini. Pemerintah indonesia juga memberikan kemudahan kepada investor dalam negeri untuk melakukan investasi.