Kualitas Laporan Keuangan Daerah Buruk

Penulis : Ferdinand

SOLO--MI: Kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah masih sangat buruk.
Dari 520 laporan yang diperiksa, hanya 3% yang mendapatkan perdikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal tersebut dikemukakan Anggota III BPK Hasan Bisri seusai memberikan ceramah pada acara BPK Goes to Campus di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/3). "Ini menunjukkan bahwa opini atas laporan keuangan daerah masih buruk," katanya.

Penyebabnya, kata Hasan, beragam. Mulai dari belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pembuatan laporan yang memadai, belum memiliki alat, sistem keuangan yang belum tertib, hingga administrasi yang belum baik.

Karena pengelolaan keuangan daerah itu bersifat otonom, ujarnya, semestinya setiap DPRD
bisa lebih memainkan peranan. Kalau memang laporan keuangan yang disampaikan itu buruk, DPRD harus memintanya untuk diperbaiki.

"DPRD bisa menyatakan disclaimer dan meminta perbaikan dengan batas waktu tertentu. Itu kewenangan mereka," jelas Hasan.

Terkait laporan keuangan dari lembaga dan departemen di tingkat pusat, ia mengatakan sejauh ini sudah baik. Dari 80 lembaga, 50% di antaranya sudah berpredikat wajar tanpa pengecualian.
(FR/OL-01)

Ulasan....
pemerintah sebelum melakukan tindakan sebaiknya lihat langsung ke lapangan. Dalam masalah ini, laporan keuangan yang ditetapkan di daerah. laporan keuangan bukan memberikan manfaat yang baik atau kemudahan tapi memberikan kesulitan dan keburukan dalam penyajiannya.hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

faktor yang pertama dari pemerintah, sebelumnya pemerintah tidak mengarahkan pegawai atau karyawan cara menngunakan atau membuat suatu laporan keuangan itu seperti apa. Kemudian faktor selajutnya SDM yanga ada di daerah masih kurang, dibandingkan dengan di kota. dan teknologi yang digunakan juga berbeda dan masih kurang canggih.. semua itu yang menyebabkan laporan keuangan daerah buruk.

sebaiknya pemerintah sebelumnya harus mengadakan pelatihan khusus kepada pegawai atau karyawan yang menangani masalah keuangan atau yang membuat laporan keuangan. Atau juga pemerintah menyekolahkan lagi pegawai tersebut, agar SDMnya semakin baik dalam membuat laporan keuangan. mungkin jika itu semua dijalankan laporan keuangan tidak akan buruk lagi.